Sebagaimana diketahui, bahwa hal yang masih menjadi pergunjingan di masayarakat jasa konstrusksi adalah prihal tanggungjawab pemenuhan UU 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh kementerian PUPR selaku kementerian sektor yang telah bersikap absolut ditengah kondisi yang tidak menentu (pandemi covid-19)
Tentu saja, hal tersebut telah mengundang atensi para pegiat diberbagai bidang, dan tidak sedikit diantaranya yang telah melakukan komunikasi intens dan menyatakan sangat-sangat tertarik untuk melakukan kajian kebijakan tersebut secara komperhensif dan terbuka kepada publik sampai dengan menjadi sebuah fakta hukum. Ungkapnya.
Selanjutnya rapat konsolidasi tersebut juga menyoroti prihal pengakhiran masa transisi, dimana pelayanan sertifikasi melalui VVA sudah tidak bisa lagi dilakukan.
