“Anggarannya memang besar. Untuk 30 ribu jiwa saja Rp12 miliar. Itu hanya layanan Kelas III. Kalau 170 ribu jiwa, diperkirakan dananya mencapai Rp 60 miliar-Rp 70 miliar” jelas dia
Meski begitu dirinya optimis target tersebut bakal tercapai. Selain melalui subsidi APBD, pemerintah kabupaten juga terus gencar menyosialisasikan kesadaran untuk memiliki kartu jaminan kesehatan secara mandiri.
Kemudian sebagai antisipasi habisnya dana talangan pasien bermasalah di RSUD M. Zein dan Puskesmas, pemerintah kembali menambah pada perubahan anggaran tahun berjalan.
Sebelumnya, Direktur RSUD M. Zein, dr. Harefa menilai subsidi berobat bagi pasien bermasalah kurang cocok dijadikan skema pembiayaan program kesehatan gratis.
Ia dikhawatirkan bakal menjadi bumerang bagi keuangan daerah karena subsidi dana pasien bermasalah dipastikan makin besar seiring naiknya trend ongkos berobat dan jumlah pasien yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.
“Karena orang makin lama makin sadar akan pentingnya kesehatan. Harga obat juga terus menanjak,” ujar pria yang juga konsultan jantung itu.
