Selain itu tambah Dedi dedet dari pengakuan Wali Kampung Ampalu, batu yang digunakan untuk penanganan sungai itu tidak didatangkan dari kuari yang memiliki izin yang jelas.
Tetapi, dikerjakan dengan memanfaatkan batu disekitar sungai itu saja. Kalau diperhatikan, pengerjaan itu tidak hanya asal-asalan saja tapi terkesan hanya mencari untung besar saja.
“Kalau seperti ini sudah merugikan negara dan masyarakat. Kami yakin batu atau bronjong penanganan sungai yang dikerjakan itu tidak akan bertahan lama,”tuturnya.
Karena kondisi seperti itu, ia berharap dan meminta kepada penegak hukum untuk melihat dan melakukan penyelidikan terhadap apa yang telah dilakukan oleh oknum anggota DPRD Pessel itu.
“Saya rasa ini sangat parah, sudah berani bermain proyek dengan memanfaatkan jabatannya. Ditambah lagi, pekerjaannya tidak beres dan hanya mencari untung besar saja, dan permainan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja harus ditindak kerena telah merugikan negara,”tegasnya.
Selanjutnya, terkait hal ini dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakkan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (DPW GNP Tipikor) Sumbar bakal bertemu dan memasukkan surat kedua pada Kejari Pessel dan ke Kejaksaan Tinggi Kota Padang, dan KPK Sumbar dan Kapolda Sumbar serta dinas terkait.
“Pokoknya penegak hukum harus tau permainan yang sering terjadi di Pessel seperti ini, agar tidak terulang lagi untuk kemudian hari,”tutupnya.
