“Ya, kami sudah membuat surat petisi dan petisi itu ditandatangani oleh masyarakat yang terdiri dari sebagian alim ulama, ninik mamak, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya,”
ucapnya.
Aliansi masyarakat Taluak, meminta pemerintah Daerah melalui pihak Bamus untuk segera mengambil tindakkan tegas, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Sekarang pihak Bamus masih mengambil keputusan memediasi saja. Padahal buktinya sudah jelas. Kalau tidak ada jalan keluarnya kami terpaksa harus menutup kantor wali nagari untuk sementara waktu. Karena ini persoalan besar tekait norma seorang pemimpin,”ujarnya.
Sementara itu, ketua Bamus Taluak Abdul Aziz, mengatakan, atas dugaan kasus perselingkuhan wali nagari ini, pihaknya masih menjalankan proses mediasi, dan proses mediasi sudah dilakukan pada hari ini Rabu (16/2/2022) bersama aliansi masyarakat Taluak.
“Proses awalnya kita mediasi dulu terkait laporan aliansi masyarakat Taluak, dan disini kita mencari penyelesaian secara musyawarah,”kata Ketua Bamus.
Ketika ditanyai wartawan kerena sudah ada bukti lengkap terkait kasus wali Nagari, ia menjawab belum bisa menentukan benar salahnya kasus ini, baik itu dari masyarakat maupun dari klarifikasi wali nagari.
