GAYABEKASI.ID l Purwakarta – Munculnya temuan ketidak layakan hasil pekerjaan jalan di Kp. Cilengsing RW. 01 Dusun 1 Desa Wanayasa, secara aspek teknis dan besaran biaya tidak sesuai dengan kewajaran.
Dalam prosesnya, diduga terjadi mal administrasi dan kemungkinan mengarah pada praktek penyalahgunaan kewenangan.
Perlu diketahui, bahwa pekerjaan tersebut pembiayaannya dialokasikan dari Dana Desa. Dengan besarannya biayanya, diperkirakan menghabiskan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 235.115.300,00 dengan volume 553,8 M x 3 M.
Menyikapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Yasin saat dihubungi melalu WhatsApp, Kamis tanggal 2 Mei 2024 mengingatkan. Proses pengerjaan yang dipihak ketigakan harus jelas aturan dan prosedurnya.
Sebagai pembuat komitmen Aparatur Desa yang terlibat di dalamnya, dengan hasil pekerjaan seperti itu harus siap-siap mempertanggung jawabkan.
Apabila dikemudian hari ditemukan hal yang berimplikasi hukum, serta adanya praktek yang berbau rasuah. Warga Desa Wanayasa secara orang perseorangan dan atau kelompok bisa menggugat ke PTUN, jika hasil pekerjaan itu dinilai dan dirasakan merugikan masyarakat umum.
“kesepakatan yang dibuat oleh pihak Aparatur Desa dengan pihak ketiga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Maka jika terjadi mal administrasi, bisa diperkarakan sesuai yurisdiksinya. Sedangkan, apabila dalam prakteknya ditemukan unsur-unsur yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah dan atau keuangan desa. Maka bisa diperkarakan secara pidana,”Menurut Agus Yasin.
“Oleh karena itu untuk memastikan adanya dugaan terhadap hal tersebut. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus segera melakukan investigasi, termasuk APH untuk segera melakukan penyelidikan,”Lanjut Agus
“Hal itu penting, dengan adanya perhatian dari Inspektorat dan APH. Diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi kebaikan ke depannya, dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa. Bagi Desa Wanayasa maupun Desa-Desa lainnya, “pungkasnya.(Syawaluddin)
