Oleh karena kondisi seperti itu maka menurut Annisa, Koalisi Perempuan Indonesia pun mendorong perempuan untuk memahami hak-haknya termasuk hak perempuan dalam memanfaatkan energi bersih.
Hak perempuan untuk mendapatkan energi bersih menjadi prioritas, karena hubungan erat antara perempuan dengan energi, perempuan sebagai pengguna utama energi mengalami banyak kendala di lapangan terkait dengan energi.
Kendala tersebut mulai dari minimnya sosialisasi cara penggunaan energi dari segi keamanan, akses, distribusi, pemeliharaan dan kesulitan teknis lainnya.
“Dari hal tersebut pemerintah harus dapat menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan layanan energi bersih dan inklusif.
Berkewajiban menggalang, mengembangkan pengembangan Energi Bersih Terbarukan untuk kepentingan pekerjaan rumah tangga dan perempuan,” pungkasnya.
Sumber : Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa
