Tahun ini dana pasien bermasalah di RSUD M. Zein yang dialokasikan dari APBD 2022 sebesar Rp.5,1 Miliar, naik dari tahun lalu yang Rp.2,5 Miliar. Dari jumlah itu Rp.4,2 Miliar subsidi pemerintah dan sisanya Rp.990 Juta pokok pikiran anggota DPRD.
Ia menilai jumlah yang dialokasikan itu tidak akan cukup untuk satu tahun, dengan rasio rata-rata ongkos berobat untuk pelayanan kelas III di RSUD M. Zein saat ini berkisar antara Rp.3 juta-Rp 4 juta per pasien dan bahkan ada yang lebih.
“Sebagai contoh Di Desember 2021- Januari 2022 ini saja bisa mencapai Rp.1,2 Miliar. Kalau Rp.5,1 juta bisa saja hanya sampai enam bulan pertama saja. Jadi, tidak efektif,” tuturnya.
Menurutnya Skema pembiayaan program kesehatan gratis adalah pada iuran jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan ongkos berobat apalagi trendnya yang cenderung naik.
Di lain sisi tingkat kepatuhan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan menjadi rendah. “Nah, ini tentu menjadi dilema bagi tercapainya target program kesehatan gratis yang telah dibuat,”
Menurutnya pemerintah kabupaten tinggal memetakan berapa kebutuhan biaya iuran jaminan kesehatan masyarakat Pesisir Selatan di luar pensiunan, ASN, TNI, Polri yang masuk dalam JKN, pegawai BUMN dan BUMD,”ungkapnya.
