Tapi dari segi demokrasi, politik dinasti merupakan ancaman karena membelokkan angan-angan demokrasi. Demokrasi membutuhkan adanya kesempatan yang terbuka dan adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang keluarga untuk dapat ikut ambil bagian di Pemilu.
Selain itu, dinasti politik juga berpotensi menciptakan oligarki, nepotitisme, dan rentan melahirkan perkara korupsi.
Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaaan yang dipegang oleh seseorang, yang memiliki kewenangan berlebihan, tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas.
Sedangkan akar terjadinya tindak pidana korupsi, biasanya diawali dengan gratifikasi, yakni suatu pemberian secara luas yang terkait dengan jabatan seseorang. Tentu persoalan ini merupakan alarm bahaya yang menuntut kita semua (masyarakat) untuk waspada.
Rasa curiga terhadap pemerintah perlu ditingkatkan. Sebab walaupun kekuasaan telah didistribusikan pada entitas yang berbeda, kekuasaan tetap tidak lepas dari kecenderungan yang korup.
Apa lagi bila kekuasaan eksekutif dan legislatif berada ditangan orang-orang yang berasal dari keluarga yang sama.
Mari kita berbenah diri, untuk menjaga NKRI ini dari penyelewengan kekuasaan akiabt monopoli kekuasaan.
Sumber : Praktisi Hukum
