Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu praktik politik oligarki akan membawa dampak buruk terhadap perjalanan bangsa ini. Terjadinya monopoli kekuasaan, akan membawa bangsa ini mundur ke belakang. Artinya, reformasi telah gagal dan sia-sia.
Monopoli kekuasaan akan mengganggu demokrasi dan mengurangi keterlibatan masyarakat. Sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kurang maksimal, dan seterusnya. Terjadi hegemoni dan sebagainya.
Dalam monopoli kekuasaan sangat memungkinkan terjadinya dinasti politik. Beberapa elite politik bahkan berhasil membentuk simpul dinasti politik baru melalui kemenangan kerabat mereka dalam pilkada.
Dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka yang kini calon Wakil Presiden dan Bobby Nasution dari Medan, serta Kaesang Pangarep yang langsung mencuat menjadi Ketua Umum PSI hanya beberapa hari setelah masuk sebagai anggota.
Secara hukum, memang tidak ada larangan terhadap politik dinasti. Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan menghapus pasal antipolitik dinasti pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menerangkan syarat calon kepala daerah tak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana.
