Hal lain yang dibahas Capt. Hakeng dalam diskusi publik itu adalah soal Teknologi Kapal Laut Tanpa Awak atau MASS (Marine Autonomous Surface Ships) yang menurut dia teknologi MASS ini tujuan akhirnya adalah menghilangkan para pelaut dan digantikan oleh Artificial Intelligence.
Penerapan MASS di negara Indonesia menurut Capt. Hakeng harus dipikirkan secara matang. Apalagi pada 2045 nanti, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.
“Dengan bonus demografi yang segera dinikmati Bangsa Indonesia. Maka mengedepankan pengembangan Industri padat karya yang berintegrasi dengan teknologi. Bukan malah mengedepankan pengembangan teknologi yang meminimalisir jumlah pekerja. Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana demografi bagi Bangsa Indonesia,” katanya.
Ada yang patut dijadikan perhatian ungkap Capt. Hakeng terutama yakni memaksimalkan peran pelaut Indonesia dalam menjaga kedaulatan Indonesia sebagai bangsa Maritim. Indonesia memiliki 111 Pulau Kecil terluar, karena itu negara harus hadir di setiap pulau kecil terluar. Jangan sampai peristiwa hilangnya Pulau Ligitan dan Sipadan ke negara lain menjadi terulang kembali.
Penting pula melibatkan para nelayan atau para Pelaut Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana tertera dalam semangat Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem Makarrata yang dapat diterapkan pula di dunia Maritim.
Dalam closing statemennya, Capt Hakeng memberikan pernyataan tegas “Harusnya dapat kita sepakati bersama bahwa ada PR besar yang menunggu untuk kita selesaikan. Sangat penting untuk selalu dapat memahami betapa Negara Indonesia adalah Negara yang sedang bercita-cita menjadi Negara Maritim,” katanya.
Dalam beberapa diskusi muncul pertanyaan bagaimana cara paling mudah menghancurkan Indonesia? “Hancurkan saja Maritimnya. Tidak akan ada lagi persatuan di sana, yang tertinggal hanya pulau-pulau tanpa pemersatunya.
Patut selalu kita ingat tanpa pelaut dan kapal, Indonesia tidak akan menjadi Negara Maritim. Tanpa Pelaut dan Kapal, maka tidak akan terdapat Kedaulatan energi, ekonomi dan pangan di Indonesia,” pungkasnya. (**)
