Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dimana total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), Dimana 5.80 juta km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah lautan,” jelas Capt. Hakeng.
“Dengan kondisi geografis kita yang specific dan given seperti ini dan jika kaitkan dengan tema diskusi kita kali ini ‘Pembangunan Maritim Pasca 2024’ Tetap adakah? maka tentunya jawabannya adalah sudah pasti harus tetap ada.
Selama negara kita masih terdiri dari banyak pulau dan belum ada teknologi yang mampu menyatukan pulau-pulau itu menjadi satu benua. Maka selamanya Indonesia merupakan negara maritim dan Indonesia selamanya membutuhkan pembangunan di bidang maritim,” ungkap Capt. Hakeng.
“Bagaimana mungkin distribusi pangan akan bisa merata ke seluruh pelosok negeri tanpa menggunakan kapal-kapal niaga kita? Bagaimana mungkin pemerintah mendistribusikan jutaan ton BBM ke seluruh pelosok negeri, sehingga ada BBM satu harga ini tanpa menggunakan kapal laut?” jelas Capt. Hakeng, SekJend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI).
Dalam diskusi publik ini Capt. Hakeng menyoroti beberapa isu dan memberikan beberapa masukkan kepada pemerintahan untuk bisa dijadikan perhatian.
Isu pertama yang dibahasnya adalah mengenai Lima Pilar Poros Maritim Dunia. Dimana menurutnya fokus atau pekerjaan rumah besar yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait Pilar Pertama, Ketiga dan Keempat.
Dimana pada pilar yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Ketika dirinya ditanyakan apakah budaya maritim Indonesia ini sudah muncul di masyarakat Indonesia? Capt. Hakeng menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat masih belum merasa memiliki budaya maritim yang kuat.
