Tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk sementara berbicara sebagai Hak Anggota BPD yaitu mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan atau pendapat, serta memilih dan dipilih, dan tentunya mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa’ Ungkap Nursin,
Walaupun kesetaran semuanya dalam tufoksi nyaris ga jauh berbeda pak dengan pemdes dan hak preogratinya kades/lurah yang membedakannya satu tingkat ukuran faktanya karena banyaknya kebijakan keputusan yang akan diambil oleh Kades/Lurah dalam mengatur kebijakan Pemdes,
Saya sangat mendukung targetan kinerja pak’ Kades Chrisna Soewandito SE dengan mengutamakan skala proritas untuk program DD Ta. 2024 dan yang saya salut semangat membangunya sangat luar biasa pak’ dialokasi ta. 2023 saja untuk dua program :
Yaitu pembangunan sarana pertanian karena petani sangat membutuh kan air akibat kekeringan (elnino) dibangunkanlah pintu air dan salurannya, sementara untuk pelayanan kesehatan diprioritaskan ke posyandu dan Kelengkapannya dan saya optimis samapai pada akhir jabatan diperiode pertama ini pelaksanaan kegiatan pembangunan disemua lini sector insyallah rampung dengan baik sesuai misi dan visi nya,” Pungkas Nursin optimis.
Sementara ditempat terpisah, diruang kerjanya ketika dikonfirmasi wartawan Gayabekasi.id, Sekdes Linda Rismalena SE mengatakan,” Lilahita: ala kami berpegang teguh pada jabatan dan amanah dari warga masyarakat ke pak’ Lurah
Dan juga sudah barang tentu kekami dan jajaran staf pemdes, insyallah kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk dan demi keberhasilan pembangunan disemua lini sektor bidang serta mampu meningkatkan ekonomi kemasyarakatan secara nyata agar warga masyarakat kami bisa merasakannya langsung,” Tuturnya sembari tersenyum semangat.
