GAYABEKASI.ID | JAKARTA — Di sela acara diskusi sehari yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam yaitu Saving Ocean Strengthen Indonesia bertempat dihotel Grand Cempaka jakarta pusat (19/09) Raihan Aria Tama selaku ketua umum HMI mengatakan sebagai keterangan pers bahwa
Kita sangat focus dengan isu isu maritiman serta agraria yang salah satunya diduskusikan dari pagi hingga siang hari ini, terkait dengan sertifikat tanah diatas ditanah perairan yang tujuannya untuk kemajuan maritim kedepannya.
Abdul Rizal S. Menjelaskan bahwa kita akan melakukan kajian akademisi. Mungkin setelah kajian akademisi apapun bentuk hasilnya pasti kami akan masalahkan kalau ini tidak sesuai dengan konstitusi kami akan mendorong KMK untuk pembatalan karena ini bagi kami mengancam kedaulatan kalau misalnya itu berjalan. Karena ketakutan di PBM itu jangan sampai ada privatisasi dibagian sektor-sektor perkelautan.
Roadshownya kita akan adakan bulan depan dikampus UI, UGM, Unair, Unhas, dan di Unpad. Jadi akan menjadi suatu dorongan resume kegiatan nanti kita akan dorong ke DPR untuk mengadakan FGD di DPR Komisi II terkait pemberhentian sertifikat ini.
Mendorong apapun hasilnya dari situ baru bisa dilihat. Jadi memang ada alasan daripada Kemen ATR/BPN terkait bagaimana suku Bajo Wakatobi bisa mengakses dana KUR dengan namanya Kredit Usaha Rakyat. Bagi kami PB HMI apapun alasannya ini harus kita tinjau kembali karena bagi kami ini ada ancaman kedaulatan karena alasan untuk pemberian KUR
Itu adalah alasan untuk usaha yang sebenarnya itu sudah di legitimasi oleh KKP bahwa cukup pada pemberian izin saja tapi tidak usah pemberian hak. Karena setelah ini mungkin ada GTSMIT juga yang akan 30 hektar nanti dibuat di Riau Kepri dan seluruh Indonesia sudah sekitar 80 ribu hektar yang kemudian kami pertimbangkan bersama teman-teman di PB HMI.
Koordinasi antar daerah belum ada, koordinasi antar kementerian belum clear juga terkait hal ini. Makanya disebut tadi ada ego sektoral, KSP coba menginisiasi ini tapi tidak punya kewenangan.
