GAYABEKASI.ID | LUBUK BASUNG, SUMBAR –Keluhan dari beberapa personilb Non Medis menyakut Tidak diterimanya inesntif (JM ). dalam penanganan dampak pandemic covid-19 baik di puskesmas maupun di RSUD Lubukbasung dengan dalih terganjar regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat menuai reaksi dari pihak personil yang ikut terjun dalam penanganan Covid.
Selain kasak-kusuk dari kalangan non nakes sendiri yang hanya bisa memprotes di belakang, karena takut posisinya terancam, banyak pihak lain juga menyanyang
kan keputusan Pemkab .Agam tersebut, termasuk kalangan DPRD Agam.
Bahkan, jajaran Komisi II DPRD Agam mitra kerja pemerintah bidang kesehatan dan masalah sosial , menyatakan keprihatinan
nya atas keputusan tersebut, pasalnya masalah keterlibatan personil non nakes dalam penanganan pandemic covid19, sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tim kerja kolektif yang mesti mendapatkan hak yang sama dengan nakes sesuai tingkatan.
Reaksi keras disampaikan Noveri Edios, anggota komisi II DPRD Agam yang menyatakan prihatin dengan keputusan tersebut. Menurutnya , mesti ada solusi yang dicarikan pemerintah untuk membantu non nakes tersebut, kalau menang regulasi tidak ada yang mengatur, “ mereka ikut bertarung, bertaruh nyawa dalam penanganan pandemic covid19, “ tegasnya serius.
Ketua fraksi PBB-Berkarya-Hanura DPRD Agam, menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya, karena tahun 2021, masalah itu sudah sangat sering mengapung, namun masih tidak ada solusi.
Ditegaskan Noveri Edios, pihaknya di Komisi II dan secara personal sebagai anggota DPRD Agam akan mempertanyakan hal itu pada pemerintah secara khusus.Bahkan, dijadualkan Senin, (14/2), masalah itu akan dibahas dalam pertemuan dengan pemerintah.
“ Kami berharap, ado solusi untuk para tenaga non nakes itu. Saya rasa pertimbangan dan latar belakangnya sudah tidak perlu dibicarakan, ini rasa kemanusiaan dan penghargaan nurani untuk mereka yang berada di garis depan saat pandemic menghajar bangsa ini, “ tegas Noveri Edios lagi.
