tersebut dan harus di lalui dengan mekanisme hukum acara (KUHAP) yang benar Dan tidak melanggar hukum apalagi terdapat hukum formil yang dilanggar maka penetapan tersangka menjadi cacat hukum. itulah yang di terangkan oleh ahli. namun dengan begitu eksis nya Bidkum tersebut berbicara kepada media
“penerapan tersangka cukup dengan memenuhi dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP ” apakah hanya segitu saja pengetahuan seorang Perwira tentang KUHAP ? bagaimana KUHAP dapat di jalankan sebagai hukum acara pidana sementara didalam penegakannya terdapat cacat formil dan justru bertentangan dengan KUHAP itu sendiri ?
Hafidz Halim di akhir statement nya berpesan semoga Kapolri & Kapolda Banten menyaksikan Video tersebut agar dapat mengambil sikap terhadap anggotanya yang tidak mencerminkan keadilan dan biarlah hakim dan masyarakat yang menilai.(Jono)
