Menurut dia lagi, proses pemilihan pejabat kepala daerah ini tidak bisa dipisahkan dari selaksa kepentingan stakeholders termasuk kepentingan gereja katolik. Oleh sebab itu, Edwin mendorong adanya proses yang partisipatif dan transparan dalam pemilihan pejabat daerah.
“Dampak pemilihan ini nantinya akan terasa pada sejumlah sektor, seperti perizinan berusaha hingga penyelenggaraan kegiatan beragama, dalam hal perizinan di hari raya tertentu.
Maka masukan dari seluruh stakeholder wajib dipertimbangkan, karena secara UU, kepala daerah punya kuasa yang luas. Pemuda Katolik mendorong mekanisme yang partisipatif dan transparan.
Sebab hal ini dimungkinkan pada Presiden dan Mendagri punya kuasa tertentu untuk menunjuk pejabat kepala daerah dengan sejumlah pertimbangan, termasuk stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan,” pungkas Edwin. (**)
Sumber : Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa
