Kontestasi di Indonesia, lanjut Abdullah, masih diwarnai narasi-narasi kebencian, isu sara yang merusak demokrasi. “Yang harus diwaspadai yaitu populism. Maka tugas kita bersama dalam bingkai demokrasi untuk mendudukkan kaidah demokrasi ini dimana nilainya terinternalisasi yakni satu pengakuan atas semua golongan dan penghormatan semua golongan ini tugas kita bersama” tambahnya.
“Saya kira Pemuda Katolik menjadi resource penting. Hari ini adalah momen bagian membangun komitmen bersama mengawal pemilu. Saya apresiasi atas kehadiran Pemuda Katolik dalam membangun fundamental nilai demokrasi untuk indonesia lebih baik. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir. Komitmen yang kita ikat dengan MoU ini pastikan kita saling support dalam misi suci tadi” tutup Ketua Bawaslu Jabar.
Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Antonius Beny Wijayanto yang turut mendampingi proses MoU menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas dan bermartabat sudah semestinya didorong dengan adanya pengawasan partisipatif secara aktif dari masyarakat.
“Maka Pemuda Katolik mengambil inisiasi mendekatkan diri untuk bersinergi dengan Bawaslu sebagai lembaga yang secara undang–undang memiliki porsi untuk melakukan pengawasan pemilu” tegas Beny.
Beny membeberkan bahwa tantangan pemilu yang dihadapi ke depan sangat kompleks terlebih dengan akan diselenggarakannya pemilu dan pilkada secara serentak di tahun 2024. Dengan tingginya potensi kerawanan pemilu yang ada maka sudah barang tentu pengawasannya tidak bisa ditumpukan Bawaslu semata.
