Pemuda Katolik sebagai salah satu stakeholder pembangunan manusia Papua, lanjutnya, siap bersinergi dengan semua pihak untuk mengupayakan dialog yang lebih dalam antara Papua dan Jakarta. Perbedaan persepsi yang melandasi berbagai konflik di Tanah Papua harus berakhir dengan dialog yang lebih berkualitas dan menyentuh hingga ke basis.
Setiap anggota TNI yang datang dari luar Papua untuk bertugas di Papua, jelas Gusma, harus dibekali pemahaman yang utuh tentang aspek antropologi Papua. Persoalan persepsi terhadap isu sosial kemasyarakatan di Papua dapat diminimalisir jika setiap prajurit TNI mampu menginternalisasi kebudayaan dan situasi sosial masyarakat Papua.
“Pemuda Katolik akan bergerak lebih maju melibatkan kader – kader Pemuda Katolik di Papua dan Papua Barat melalui Gugus Tugas Kebangsaan, HAM dan Papua dengan melakukan pemberdayaan generasi muda Papua. Selain untuk penguatan kapasitas orang muda juga untuk mendorong mereka sebagai lokomotif perbaikan persepsi. Papua adalah bagian dari Nusantara dan Papua adalah Kita,” ujar Gusma.
Gusma kembali menegaskan agar tidak terulang lagi terjadi konflik bersenjata yang menimbulkan korban baik dari rakyat Papua atau pun dari TNI maka TNI musti merubah pendekatan yang lebih humanis dengan melibatkan orang muda Papua baik aktivis, pengacara, influencer dan lain sebagainya sebagai subyek pelaku dari program kemanusiaan, kesejahteraan dan kebangsaan di Papua. Tak lupa bahwa TNI juga harus membangun komunikasi dengan dialog bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua melalui pendidikan politik kebangsaan dalam rangka menyamakan persepsi untuk Papua yang lebih adil dan manusiawi.
Selain itu, lebih khusus Gusma menyatakan, keberpihakan TNI dalam pembangunan sumber daya orang asli Papua juga dapat terwujud dalam peningkatan kuota penerimaan calon prajurit TNI yang berasal dari Papua. Potensi orang muda Papua yang melimpah dapat secara nyata berkontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengabdian sebagai prajurit TNI.
