Menurut hemat saya, Presiden cukup memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak perlu mengkalkulasi adanya skenario pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres)
Presiden harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya.
Karena itu, presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan dengan legawa. Bukan dengan cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya. Jika cawe-cawe terlalu jauh, sama saja mengkhianati demokrasi. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional.
Di era digital ini hendaknya jika Pak Presiden dan para elit politik serta tokoh menginginkan pelaksanaan pemilu damai ya harus dapat memberi contoh baik terhadap pemilih yaitu masyarakat saat berbicara di depan publik.
Tahun politik menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus disikapi dengan bijak termasuk pada ranah digital. Jika potensi kerawanan konflik saat Pemilu tidak diantisipasi salah satunya pada hiruk pikuk media sosial, maka potensi perpecahan tidak bisa dihindari.
Menghadapi musim politik, akan banyak muncul isu-isu yang biasanya hanya akan memecah persatuan. Maka dari itu hendaknya kita tetap bersatu meskipun berbeda pendapat atau pilihan. Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing, sehingga jangan jadikan perbedaan suatu hal yang dapat memecah belah persatuan yang sudah terjalin.
Sumber : Suriyanto Akademisi, Pakar Hukum
