“Kenaikan harga beras saat ini berkaitan pada program food etate yang gagal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber ketahan pangan, naiknya harga beras saat ini hendaknya dapat jadi pemicu untuk pemeriksaan program food estate yang menelan dana negara triliunan rupiah. Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh diam, ini kepentingan rakyat, rakyat adalah tuan dari para pemimpin. Naiknya harga beras program gagal food estate harus di periksa,” ujar Suriyanto.
Suriyanto menyebut, kegagalan program food estate selain tidak didasari pada kajian yang tepat, juga adanya ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi serta sosial ekonomi.
Terkait kendala soal masalah sosial, kata Suriyanto menambahkan, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini tidak dicermai secara detail oleh pemeritnah.
“Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi enggak ada petani yang mau menggarap di sana bagaimana? Akhirya terbengkalai, sementara dana yang sudah digelontorkan triliunan menguap begitu saja. Untuk itu, sangat tepat kiranya BPK turun tangan untuk mengaudit program food estate tersebut,” terang Suriyanto.
[]
