Dari ketiganya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang mutlak benar. Tinggal dari sudut pandang mana kita memaknainya serta bagaimana kita memanfaatkan konsep tersebut untuk menjadi atau membentuk pemimpin masa depan.
Mengelola negara tidak bisa sekedar mencari perhatian (caper) agar dapat diapresiasi dan dipuji, tapi juga harus siap dikritik. Minta dikritik, tapi tidak mau terusik. Mencari perhatian namun disaat bersamaan mendesak pihak lain. Sungguh cara-cara yang jauh dari nilai demokrasi.
Apalagi jika mengelola negara selalu membuat polemik, mencari perhatian publik dengan membuat kebijakan yang kontraproduktif. Seperti mendukung menghelat pemilu karena ingin melanggengkan family dan kerabat, namun enggan melaksanakan jika maksud dan tujuannya telah usai.
Kemudian menunda UU yang sedang dibahas, padahal sudah masuk antrian. Atas nama rakyat tidak malu-malu berbalik badan dan mengatakan “kita tidak akan lanjutkan”.
Seorang calon pimpinan negara itu harus menyadari kapasitas dirinya, bila memang tidak mampu lebih baik mundur dari sekarang. Era sudah berubah dengan hightek bahkan negara lain sudah masuk era 6G
Mari dalam pemilu mendatang kita jangan salah memilih pemimpin.
Sumber : Pakar Hukum, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn
