Intinya adalah DPP KERIS mewakili seluruh organisasi usaha dan ekonomi rakyat, organisasi bantuan hukum dan perlindungan konsumen/produesn, serta organisasi media massa, pungkas Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.
Selanjutnya Hery menerima dengan baik amanat tersebut dan siap berkolaborasi dengan semua pihak, pemerintah maupun swasta, dalam dan luar negeri, pribumi maupun non-pribumi dan semua entitas masyarakat yang memiliki concern dalam pengembangan ekonomi rakyat.
“Negara ini didirikan tidak oleh satu kelompok saja, tapi oleh semua elemen bangsa yang mencita-citakan kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi pun juga harus dilakukan bersama-sama secara gotong royong dan berkeadilan,” jelas Hery yang juga pendiri Sustainable Actions Club ini.
Holding Ekonomi Rakyat ini, menurut Hery, akan menjadi kamar dagang dan industri ala rakyat sehingga arus bawah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skenario pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Hery menambahkan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh KERIS hari ini adalah masalah data yang diperlukan untuk menjadi basis pemberdayaan.
Semua asosiasi ekonomi rakyat yang tergabung di dalam KERIS musti memperkuat database sehingga memiliki ruang gerak konkret yang terukur. “Sekitar 117 asosiasi dan organisasi yang tergabung dalam KERIS harus melakukan upgrading organisasi dan pelayanan sehingga benar-benar kehadirannya membawa dampak positif bagi anggotanya. Dan itu dimulai dengan data keanggotaan yang valid,” tegas mantan Wasekjen PBNU ini.
