Permainan politik dinasti menjadi semakin terang benderang. Fenomena dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan.
Sangat memprihatinkan, di negara yang menganut sistem demokrasi, tapi dirusak dengan politik dinasti. Demokrasi yang sudah terbangun dan diperjuangkan dengan susah payah, kembali dilemahkan.
Akibat fenomena dinasti politik, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung di dalam pemilihan umum, baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
Perlu ada kesadaran untuk mencegah praktik politik dinasti ini. Solusi untuk mengurangi politik dinasti adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara, partai politik harus melakukan kaderisasi, sistem pengawasan kekuasaan politik harus ditingkatkan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi seharusnya menjadi pejuang demokrasi yang saat ini berjala tertatih-tatih, bukan malah membangun dinasti politik yang justru merusak esensi dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Sumber : Oleh Pakar Hukum, Akademisi
