Politik Bebas Aktif menjadi satu alasan kunci mengapa Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua negara yang sedang berperang.
“Politik bebas aktif artinya, Indonesia sebagai negara yang mampu menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan di dunia internasional dan tidak masuk pada salah satu blok atau tidak mengikat diri secara a priori pada satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” jelas Jutan.
Selain itu, tambah Jutan lagi, berdasarkan Konstitusi yang tercantum jelas pada Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” serta “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
“Kunjungan Jokowi ke Rusia nantinya juga harus mampu meyakinkan bahwa Presiden Putin untuk hadir secara langsung dalam gelaran KTT G20 di Bali pada November mendatang, dimana sebelumnya beberapa negara anggota G20 menyuarakan penolakan akan kehadiran Presiden Rusia tersebut untuk hadir langsung di Indonesia,” kata Alumnus Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan RI
Harapan besarnya, kehadiran Indonesia diterima baik oleh kedua negara dan mampu menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
“Gencatan senjata harus segera dilaksanakan dan perang segera dihentikan. Jika ini berhasil sesuai rencana, maka seluruh mata dunia akan melihat peran besar Indonesia dalam misi perdamaian sesuai amanat Konstitusinya, ditambah lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi G20, yang akan menarik perhatian oleh seluruh dunia yang rencananya digelar di Bali November 2022 nanti,” pungkas Jutan Manik. (**)
Sumber : Capt Marcellus H. J
