narasumber; hal ini menunjukkan bukti adanya peningkatan kompetensi SDM jajaran bidang tindak pidana khusus dalam memanfaatkan informasi teknologi dan informasi menuju Digitalisasi Kejaksaan, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dengan berbagai tampilan Rakernis Pidsus tersebut, Bidang Pidana Khusus sebagai satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
berhasil menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi di satuan kerja Bidang Tindak Pidana Khusus telah berjalan dengan baik dengan didukung berbagai capaian kinerja yang telah diraih dan terpublikasikan.
