GAYABEKASI.ID – PURWAKARTA – Dewan pimpinan cabang posko perjuangan rakyat (DPC POSPERA) kabupaten purwakarta kembali melakukan audiensi dengan dinas sosial kabupaten purwakarta,audiensi yang di lakukan hari kamis tanggal 13 april 2023 di lakukan di kantor dinas sosial,audiensi ini di hadiri oleh
sekdis,kabid,dan juga perwakilan TKSK dari 5 kecamatan karena keterbatasan ruangan yang tidak bisa menampung 14 TKSK yang hadir di dinsos karena 3 TKSK berhalangan hadir, yang menjadi sorotan kami salah satu TKSK yang tidak hadir itu karena kesibukan pekerjaan nya yang juga
sebagai kepala desa,bukan nya menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa melarang kepala desa rangkap jabatan?karena jabatan TKSK ini di tuangkan dalam peraturan menteri sosial no 28 tahun 2018,tutur lodra sapaan akrab ketua pospera.
Sesuai keterangan dari TKSK memang di beberapa daerah masih ada KPM yang menerima barang kebutuhan bukan nya uang sesuai dengan surat edaran menteri sosial,saat di tanya sejauh mana peran TKSK dalam penyaluran bantuan itu salah seorang dari mereka menjawab kalau
fungsi TKSK hanya mengawasi dan yang nama nya mengawasi ya gampang bahkan saya mengawasi nya sambil mancing, jelas seorang TKSK. Jadi wajar kalau dalam penyaluran bantuan itu ada oknum yang
memanfaatkan untuk keuntungan pribadinya,karena dalam bantuan itu ada bisnis besar yang mungkin menghasilkan cuan sangat besar juga,tambah ketua pospera.
Ketua pospera mengucapkan terimakasih kepada dinas sosial dan juga para TKSK yang sudah hadir,sebagai penutup ibu sekdis menyampaikan pesan kalau memang ada oknum dinas yang bermain jangan segan-segan untuk
melaporkan,pospera juga berharap dalam penyaluran bantuan ini ke depannya bisa lebih baik karena masih banyak aduan-aduan terkait kualitas ataupun volume barang nya yang tidak sesuai,apa lagi ada nya indikasi pemotongan uang bantuan dengan dalih adm bagi KPM yang menerima uang,pungkas ketua pospera.
Penulis : Udin
