GAYABEKASI.ID, – PANGKALPINANG – Terkait seorang oknum wartawan diduga sebagai salah satu koordinator dalam aksi demo masyarakat nelayan di KIP Citra Bangka Lestari (CBL) milik mitra PT Timah, bahkan oknum itu pun sempat berorasi bersama orator lainnya saat demo berlangsung, Senin (12/6/2021) siang di atas KIP tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh jejaring media KBO Babel kepada Kapolda Kep Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat guna menanyakan terkait keterlibatan oknum wartawan tersebut pada peristiwa unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis, bahkan sejumlah ABK atau kru KIP CBL dan Satpam PT Timah sempat disandera oleh massa.
Meskipun akhirnya ABK dan satpam PT Timah keesokan harinya, Selasa (13/6/2021) siang berhasil dibebaskan oleh tim Lanal Babel dengan negosiasi yang cukup alot dengan perwakilan massa yang berunjuk rasa dengan syarat kesepakatan, antara lain tidak memperkarakan secara hukum masyarakat nelayan yang sudah berunjuk rasa dan sempat melakukan pengerusakan KIP CBL saat itu.
Kepada jejaring media KBO Babel, Kapolda Kep Bangka Belitung melalui pesan whatsapp (WA–red) mengatakan berdasarkan hasil laporan penyidik Ditpolair Polair Polda Babel bahwa oknum wartawan tidak terlibat langsung dalam pengerusakan di KIP CBL, pukul 11.56 WIB, Kamis (4/11/2021).
Dikatakan oleh jenderal bintang dua ini, jika pihak yang tidak terlibat langsung dalam aksi anarkis itu lalu dijadikan tersangka, maka ada 200 orang yang menjadi tersangka.
“Atas pertimbangan suasana kondusifitas dan kamtibmas pihaknya mengambil langkah yang mengedepankan ‘restorative justice’ dalam persoalan ini, sehingga hanya 7 orang pelaku yang terlibat langsung dalam pengerusakan tersebut yang dijadikan tersangka,” kata Kapolda dalam pesannya.
Namun tidak dipungkiri berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh jejaring media KBO Babel dari sejumlah narasumber dan bukti lain berupa rekaman video CCTV yang ada di KIP CBL, diketahui ada seorang oknum wartawan dalam aksi massa itu sempat berorasi bahkan disebutkan disinyalir sebagai salah satu koordinasi mewakili masyarakat nelayan yang berunjuk rasa saat itu.
Semoga saja ada keadilan yang sama dalam penegakkan hukum karena di negeri ini tidak ada warga atau masyarakat yang diistimewakan jika terbukti dalam melakukan tindakan pidana. (Jono)
