GAYABEKASI.ID – JAKARTA –
Konflik Agraria yang berakar dan sampai pada delik perampasan tanah kerab terjadi pada rakyat Indonesia hampir di seluruh negara republik Indonesia.
Pada permasalahan ini kesannya pemerintah masih bermain main dengan penyelesaian yang parsial bahkan tidak rahasia umum lagi aparat keamanan atau hukum sering dilibatkan yang dinotabenekan haram hukumnya dalam negera yang Demokrasi.
Ridho Rahmadi selaku ketua umum partai UMAT menyampaikan dalam siaran pers (konfrensi pers) dikantor nya (8/10/21) pada permasalahan ini Partai Umat menilai bahwa Pemerintah gagal mengelola konflik Agraria yang terjadi 5 tahun terakhir yang menyebabkan meluasnya ketimpangan sehingga mengandung nilai ketidak adilan diseluruh Indonesia yang memprihatinkan.
Apalagi Dimasa pandemik covid 19 sekarang konflik Agraria meningkat karena mempengaruhi tingkat rendahnya ekonomi masyarakat karena disinyalir perusahaan mengambil kesempatan ini untuk melakukan ekspansi bisnis diwliayah pedesaan yang secara ekonomi kondisinya tidak separah diperkotaan.
Sebagaimana dengan Data konsorsium pembaharuan Agraria (KPA) khusus dimasa pandemik 2020 telah menunjukkan adanya peningkatan konflik Agraria masing-masing 28 persen disektor perkebunan dan sekitar 100 persen pada sektor kehutanan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau masa pandemik covid 19 urai Ridho.
“Sebagai kekuatan politik bangsa, Partai UMAT merasa berkewajiban untuk memberikan pernyataan atau penyampaian peringatan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara supaya jangan adanya sikap main main menyikapi konflik ini karena menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat yang sangat berpotensi menyulut kerusuhan sosial,”Ujarnya.
“Pada soal ketidak adilan yaitu terletak pada soal distribusi lahan, bukan pada persoalan sertifikasi lahan masyarakat yang mana dianggap adanya bagi bagi sertifikat tanah sebagai solusi,”Jelas Ridho Ramadi.
