Temuan BPK RI Tentang Beberapa Kebijakan yang Keliru Pemkab Agam Desember 2023

Kantor Kabupaten Agam, Sumbar [doc : red-Gb]

GAYABEKASI.ID || KAB AGAM –Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat (BPK. RI) pada periode Desember 2023, Terdapat penerapan peraturan dan kebijakkan yang keliru di Pemkab Agam tahun 2023.

Seperti yang diduga terjadi disetiap Intansi di daerah tersebut yang belum dikembalikan ke Kas Daerah di akhir Desember 2023 Mencapai Rp.7.032.838.925.- (T.1) diantaranya :

Bacaan Lainnya

1.Belanja bahan bakar dan pelumas tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya Rp.109.532.750,00.

2.Belanja modal peralatan mesin kendaraan Dinas pada RSUD Lubuk basung tidak sesuai dengan standarisasi Kendaraan Dinas yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp.230.285.368, (T4).

  1. Kekurangan Volume pada sembilan paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Dinas PUTR sebesar Rp.230.285.368. ( T.6).
  2. Kelebihan Pembayaran Honorium Narasumber /Pembahas dan Moderator sebesar Rp.150.700.000.(T.7).
  3. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah sebesar Rp.152.759.151.00. Tidak sesuai ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Restribusi Daerah (T.9).
  4. Kelebihan Pembayaran tujuh paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada 5 SKPD Sebesar Rp.60.370.348. Termasuk denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp.20.638.438. (T.11).
  5. Kelebihan Pembayaran atas sisa uang muka Sebesar Rp.446.532.610.Termasuk denda yang belum dikenakan sebesar Rp.60.370.348. Dan denda Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Manggopoh yang putus kontrak pada tahun 2023. (T.14).
  6. Kekurangan Pemotongan Pembayaran tambahan pengasilan Pegawai Beban Kerja, serta kondisi kerja dan Kelangkaan Profesi Sebesar Rp.702.269.738.( T.15). Tunai belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan Kas Tekor pada BPBD Sebesar Rp.10.585.000. (T.16).
  7. Realisasi belanja tidak terduga tidak didukung bukti pertanggung jawaban Sebesar Rp.95.576.976.00. dan terdapat penerimaan dana dari pihak ke tiga pada rekening belanja tidak terduga sebesar Rp.10.846.000.00. Yang tidak distorkan ke Kas Daerah.(T.18).

11.Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi nyatanya Sebesar Rp.53.760.000.00. dan tidak dapat diyakini kebenarannya Sebesar Rp.268.950.000,00.(T.19).

Pos terkait