GAYABEKASI.ID | KAB, AGAM — Merilis dari penyampaian Pandangan umum beberapa Fraksi DPRD Agam, pada tanggal 20 juni 2022. Kondisi roda pembangunan di Kabupaten Agam saat ini yang terpantau ketika sidang paripurna penyampaian pandangan Umum Fraksi Anggota DPRD Agam,
atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten Agam tahun 2021.
Dalam pandangan berapa fraksi yang ada sepertinya sudah menyinggung tentang terdapat kegagalan Bupati dan Wakil Bupat Agam, dalam memimpin Kabupaten Agam selama ini. Seperti salah satunya terkait realisasi PAD yang jauh dari harapan.Tidak hanya itu, juga disinggung salah satu dari
Fraksi PBB, Hanura, Berkarya dalam sidang Paripurna tersebut.
Disampaikan pada tahun 2021, tidak terjadi perubahan yang signifikan masalah pembangunan di pusat ibu kota kabupaten Agam yaitu Lubuk Basung.
dan termasuk beberapa daerah yang membutuhkan pembangunan.
Selanjutnya disampaikan terjadi peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dimana (SILPA). tahun 2020 Rp 77,7 Miliar lebih.
Sementara pada tahun 2021 (SILPA). berkisar 120 Miliar lebih yang dipengaruhi oleh sisa anggaran BLUD, BOS, dan JKN. Seterusnya, Realisasi target lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi hanya sebesar 83,18%.
Dilain sisi sebagai Wadah sosial kontrol,
Rahmatsyah, Dir/Ketua.( LSM BPKP). Badan Pemantau Kebijakan Poblik Wilayah Sumbar sependapat dengan penilaian dari beberapa Fraksi DPRD Agam, dapat menduga dan menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Agam, belum menampakan perubahan disegi penataan dan pembangunan diseputar ibu kota Kabupaten Agam, termasuk pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah yang diharapkan masyarakat Agam.
