Wakil rakyat hanya gagah”an dan menikmati fasilitas yang di berikan pemerintah. Tak bakal mampu DPRD mencarikan solusinya.
Harapan kami kalaupun hak kami tidak lagi di bayarkan, kami minta aparat penegak hukum Kejaksaan Agam, memproses (audit) dana Covid di RSUD dan Kesehatan Agam.
Sehingga para pengambil kebijakan didua Opd RSUD dan Kesehatan yang dengan segaja memperkaya diri sendiri yang diduga dengan sengaja mengambil hak orang lain (bawahan) dapat di tuntut di meja hukum. Ujar mereka yang merasa terzholimi.
Menanggapi hal tersebut Wakil Direktur pengawasan Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) wilayah Sumbar zamzami Minta keluhan para tenaga medis dapat disikapi oleh aparat penegak hukum.
“Rumor”saat ini Puskesmas Matur telah mulai ditelusuri oleh Kejaksaan Agam, terkait pemberitaan media beberapa hari yang lalu. Tenaga medis dapat menerima haknya. Ucap Zamzami mengakhiri. Rabu 19/1/2022.
